Begitu pun rasanya saya kenal Ahok, yang berawal dari video Ahok rapat di DPR, lewat lini masa Twitter dan Facebook, dan kemudian Youtube Channel Pemprov DKI yang merekam rapat-rapatnya, kiprahnya lawan dengan keras begal APBD, dan kenyataan di lapangan.
Pengenalan itu mampu menumbuhkan kepercayaan pada Ahok. Kepercayaan yang tak gampang goyah, bahkan oleh serangan masif, terstruktur, dan sistematis sekalipun. Kepercayaan tumbuh seiring dengan rekam jejak Ahok saat wagub, dan setelah jadi gub DKI menggantikan Jokowi.
Dalam memilih gubernur faktor pengenalan penting, apalagi menyangkut anggaran yang luar biasa besar seperti di DKI Jakarta. Karakter dan kecenderungan perilaku dikenali dari rekam jejak, bukan dari omongan penuh adab yang tertata rapi dan janji seharum jengkol untuk bekerja lebih baik ketimbang petahana.
Seiman
Ahok dan saya beriman pada Tuhan yang sama, karena Tuhan hanya satu sehingga tak mungkin salah saat sujud dan doa kepada-Nya. Jika syariat berbeda, itu perlu hidayah. Saya kira Tuhan lebih melihat isi hati, pikir, jiwa, dan perbuatan, ketimbang dari kulit dan kolom KTP. Surga mungkin terlalu luas jika hanya untuk orang berbaju sama, apalagi pakaian sama dengan renda berbeda pun masih ditapir-tapirkan orang yang menganggap dirinya pemegang kunci surga. Neraka barangkali juga terlalu sempit jika harus menerima semua sisanya, hanya karena beda baju dan renda.
Lagipula ini NKRI yang disusun dari kekayaan perbedaan. Ini bukan negeri untuk satu agama, atau untuk satu suku. Gubernur DKI bukan imam masjid, pendeta, atau pedinde. Ia bekerja mengelola mesin birokrasi dan anggaran untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat DKI akan sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, kenyamanan kelancaran dan keluascakupan angkutan umum, menyelesaikan banjir dan seribu masalah tetek monyet lainnya.
Iman pejabat publik bukan diukur dari kolom KTP, namun pada terujinya sikap dan perbuatan dalam mengelola anggaran dan birokrasi untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai politik, kroni dan konco-konconya. Jujurlah, maka Ahok jelas jauh lebih teruji dibanding cagub lainnya. Jika masih ragu soal boleh tidaknya memilih pemimpin non-muslim, coba baca tulisan Akhmad Sahal dan Zuhairi Misrawi. Setidaknya tak ada tafsir tunggal soal ayat itu, dan tafsir yang benar menurut saya adalah bahwa ayat itu kontekstual, tidak mutlak berlaku pada semua situasi.
Lupakan kolom KTP saat memilih cagub. Lupakan pula yang gunakan ayat hanya untuk mendukung kepentingan politik junjungannya. Pilih cagub yang teruji, yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Bukti Ahok beriman adalah ia tidak korupsi. Ia jauh lebih beriman dari koruptor yang tuhannya hanya ada di KTP. Jika masih percaya Ahok korupsi tanah Sumber Waras atau reklamasi, sampeyan mungkin ketipu, salah buka channel TV atau laman web, atau karena sebab lain yang hanya sampeyan yang tahu.
Santun
Ahok santun pada orang dan tempat yang layak mendapatkannya. Namun ia melabrak tanpa kata basi pada orang dan bawahannya yang doyan korupsi, yang mempersulit layanan masyarakat untuk dapat sogokan, dan yang menjadi bagian begal anggaran. Boleh jadi sebagian orang yang mengkritik Ahok soal kesantunan adalah mereka yang periuknya atau periuk kroninya terganggu karena tak bisa korupsi, atau mereka yang mementingkan partai dan golongannya sendiri ketimbang kepentingan rakyat DKI secara luas. Tak semua demikian tentu.
Menjadi Gubernur DKI tak bisa hanya bermodal santun dengan tutur kata yang teratur terjaga dan terukur. Jakarta butuh pelayan seperti Ahok yang punya keberanian gila melawan begal anggaran dan birokrat korup, dan menang. Jakarta tak bisa beres hanya dengan tebar muka beradab, adem-adem, dan berbaik-baik dengan para garong dan pejabat rakus. Jakarta butuh Ahok, dan orang yang seberani, selurus, dan secerdas Ahok. Jika Ahok tanpa basa-basi melabrak anak buahnya yang hendak korupsi maka ia menyelamatkan mereka dan keluarganya dari makan uang haram.
Gusur
Ahok menggusur warga Bukit Duri dari bantaran yang secara liar direklamasi warga ke rumah susun, ada yang menyebut sekelas apartemen, agar normalisasi sungai segera bisa dilakukan dan resiko banjir yang kerap menghantam wilayah Bukit Duri berkurang. Boyongan warga dibantu, dan ada KJP, KJS, serta transportasi TransJakarta gratis untuk warga rusun. Begitu pula ketika menggusur pemukiman liar lain sebelumnya, sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir dan menata kota.
Hanya di era Jokowi - Ahok kata gusur identik dengan relokasi ke rusun. Orang boleh beda pendapat, apalagi jika ada kepentingan finansial dan politik di belakangnya, namun dengan harga tanah di DKI Jakarta yang sangat mahal, dan kebutuhan mendesak untuk mengatasi banjir maka relokasi ke rusun merupakan pilihan yang paling masuk akal. Ketegasan Ahok untuk tidak memberi ganti rugi pada tanah dan bangunan yang didirikan di lahan milik negara juga patut diapresiasi.
Hasil kerja Ahok selama dua tahun menjabat sebagai Gub-DKI sangat jelas terlihat. Layanan masyarakat jauh lebih baik dari urus akte lahir sampai urus kuburan, bus TransJakarta berkelas terus berdatangan dan rute terus bertambah, air sungai mengalir lancar dan bersih, waduk bersih, banjir berkurang, taman-taman ditingkatkan dan dirawat, makin susah menemukan jalan berlubang, anggaran benar-benar transparan, MRT - LRT terus dikebut. Ada sistem yang berjalan baik untuk melaporkan keluhan. Warga juga bisa datang ke Balaikota setiap pagi untuk bertemu langsung dan mengadukan masalahnya ke Ahok. Benar, masih banyak lagi yang perlu dibenahi, dan justru karena itu kita masih sangat butuh Ahok untuk terus menjabat sebagai Gub DKI selama lima tahun mendatang. Tak perlu tergiur janji, jika kerja Ahok dan komitmen antikorupsinya terbukti sangat kuat.
Pendukung Jokowi baiknya juga dukung Ahok, karena hanya dengan Ahok jadi gub DKI maka program-program Jokowi untuk benahi DKI Jakarta bisa dipastikan akan terus berjalan dengan kecepatan penuh. Ahok dan Jokowi sama-sama bekerja keras untuk kepentingan rakyat. Mereka tak bekerja untuk partai, tak pula untuk pemodal. Mereka gunakan anggaran untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Ahok lebih memilih anggaran tak dipakai, yang menyebabkan serapan rendah, ketimbang digarong koruptor.
Jadi, tentukan pilihan dengan bijak. Njenengan sedang memilih seorang pelayan rakyat, bukan ndoro bei. Pernah kah selama ini sampeyan disuruh gubernur untuk melakukan sesuatu untuk kepentingannya? Justru njenengan lah yang bisa dengan mudah menyuruh gubernur dan jajarannya lewat aplikasi Qlue. Mereka berupaya keras melayani kepentingan sampeyan semua, bukan sampeyan yang disuruh melayani kepentingannya.
Saya menulis ini terutama untuk njenengan yang masih ragu memilih, dengan harapan Ahok menang satu putaran. Selain menghemat uang rakyat dan memperpendek teraduknya emosi, satu putaran akan membuat Ahok bisa cepat bekerja kembali untuk terus benahi Jakarta, dan awasi penggunaan apbd. Meski bukan peramal, namun saya kira Ahok terlalu kuat untuk dikalahkan, sehingga sia-sia memperpanjang perhelatan mahal yang berpotensi memperdalam luka. Wallahua'lam, manusia tempatnya salah, hanya Allah yang Maha Mengetahui.
Label: Blog, Inspirasi, Percikan, Politik
Bagikan ke: WhatsApp, Email. Print!.
